Bambang Komisi V DPR-RI : Kurang Pengawasan Tol Laut Surabaya Dinilai Amburadul

0
91
Anggota Komisi V DPR-RI Bambang Haryo Soekartono (kanan) bercakap dengan wakil PT Mentari Line pelaku Tol Laut di Dernaga Mirah Tanjung Perak, Senin (29/7/2019)

SURABAYA – Program Tol Laut yang yang dijalankan pemerintah sekarang dipandang belum  dapat berjalan dengan maksimal, itu terlihat dari berbagai persoalan yang menyelimuti di lapangan yang juga berdampak kepada persaingan pelayaran yang kurang sehat, mulai dari jenis barang hingga penjadwalan kapal yang tidak jelas.  Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi V DPR-RI Bambang Haryo Soekartono saat lakukan kunjungan di pelabuhan Tanjung Perak, Senin (29/7/2019).

Bambang menemukan, dalam pelaksanaannya masih belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat, Tol laut yang benar-benar,  baik kapal ditentukan sesuai dengan standarisasi tertentu mempunyai kecepatan maupun barangnya harus ditentukan pemerintah. Sehingga kapasitas kapal itu bisa mengantisipasi poin-poin yang ditunjuk pemerintah dalam tol laut sehingga tidak harus terjadi keterlambatan dalam pelayanannya, bahkan jenis barang yang dimuat kurang ada pengawasan yang memungkinkan terjadi.

“Dengan kurangnya transparansi kepada masyarakat bisa diibaratkan Tol Laut ini gelap karena barangnya tidak jelas. Laporan yang diberikan pemilik hanya secara global keseluruhan dalam kontaier, dan harus jelas. Bisa dibilang ini satu kesalahan besar pemerintah,” ujarnya setelah konfirmasi dengan pihak PT Mentari Line sebagai pelaksana Tol Laut.

Jadi bila masyarakat tidak mendapatkan manfaat yang riil dari Tol Laut dimana manfaat yang sebenarnya itu adalah disparitas harga itu menjadi kecil dengan dikendalikan oleh pemerintah dari mulai awal, hulu sampai akhir, sungguh sangat ironi kehadirannya. Sesuai dengan Perpres nomor 71 tahun 2015 ada 11 (sebelas) komoditas yang diatur sebagai barang muat Tol Laut atau yang ada dalam aturan perdagangan. Tapi kenyataan yang saya temukan, banyak barang yang diangkut diluar ketentuan tersebut, jadi ini menjadi kekecewaan publik bahwa tol laut itu bisa membawa dampak pada disparitas harga serta kecukupan kebutuhan daerah dapat terpenuhi.

“Kita semua tidak ada yang tahu jumlah barang yang diturunkan di daerah, jadi tol laut ini liar atau gelap dan tidak layak diteruskan. Kecuali kalau sudah ada pembenahan yang benar,” tandas Bambang.

Bahkan, lanjut Bambang Haryo, banyak publik yang tidak tahu jadwal kapal tol laut. Jangankan publik, Syahbandar aja yang berwenang memberangkatkan kapal ketika ditanya juga tidak tahu karena kapalnya sering terlambat bisa berhari-hari, dan itu dianggap biasa oleh pihak pelayaran.

“Kalau kapal tol laut itu terlambat hingga berhari-hari itu namanya bukan tol laut. Istilah menggunakan tol itu kan penuh dengan ketepatan dan kecepatan,” ucapnya.

Bambang juga mencontohkan, seperti kapal penyeberangan Ferry Merak-Bakauheni terlambat 1 (satu) menit saja hukumanya hilangan pendapatan 1 (satu) trip. Itu baru benar-benar namnya tol laut. Dengan demikian, pemerintah harus mengerti persoalan yang terjadi di lapangan sebab subsidi yang digunakan merupakan uang rakyat yang notebene tidak bisa dimain-mainkan karena dengan model kontainer saja yang disubsidi akan sangat riskan sebab tak jarang akan dikalahkan oleh barang komersial saat dimuat diatas kapal.

“Tergantung saja pada pemerintah bisa merubah atau tidak kondisi yang terjadi.seperti sanksi hukumnya bila tidak tepat dan cepat kapal tol laut yang sudah dikontrak dicabut ijinnya itu mungkin akan tidak main-main, tapi kalau hanya kontainernya saja bisa saja tiidak terlalu berdampak,” jelas Bambang.

Seharusnya, kapal Tol Laut itu harus tertentu dan keberangkatannya, dan pemerintah sudah menentukan., dan tidak dengan cara dimuat kontainer per kontainer yang dititipkan pada kapal komersial. Kalau toh memang dalam sebuah kapal tertentu tidak memungkinkan dipandang bisa maksimal karena barang tidak bisa mencukupi volume kapasitas kapal maka lebih baik tidak dipaksakan tetap berjalan sehingga lebih baik ditutup saja.

“Kalau sisi manfaatnya tidak terlalui bisa dirasakan oleh masyarakat bisa menekan disparitas harga, sudah barang tentu perlu keseriusan pemerintah mengevaluasi pprogram tersebut karena pemerintah harus hadir sebagai pengendali.

Sementara itu, Ketua  asosiasi  pelayaran Nasional Indonesia National Shipowner Association (INSA) Surabaya, Stenvens Hendry Lesawengen mengatakan, Tol laut sebenarnya sangat dibutuhkan untuk negara maritim sebesar Indonesia, artinya bahwa tidak boleh tidak tol laut itu harus ada, maka isu tol laut menjadi sangat penting bagi pemerintah ketika juga DPR menyetujui adanya program tersebut. Tapi yang paling penting adalah misi Tol Laut itu sendiri,  Visinya jelas ok tapi Misinya atau implementasi di lapangan kalau seperti yang terjadi dilapangan saat ini itu jadi buyar semua, istilah dewan tadi tidak perlu adanya tol laut.

“Kami setuju sebenarnya dari transportasi laut dengan adanya program ini tapi justru dengan adanya Tol Laut menjadi berat bagi kami untuk berkompetisi, bahkan sangat berat. Makanya saya setuju dengan pandangan pak Bambang tadi kalau tol laut misinya tidak jelas ya mendingan dihapus,” katanya.

Artinya begini menurut Stenven, di dalam pengapalan itu pelayaran tidak tahu apa yang dimuat karena hanya pemilik yang mengetahuinya karena sudah menjadi kebiasaan barang yang masuk kontainer hanya keterangannya tertulis general cargo. Kalau kita kaitkan dengan tol laut, apalagi muatan barangnya menjadi tanggung jawab pemerintah tentu akan maksimal pemenuhannya dengan mencapai kuota subsidi yang diberikan.

“Tapi kalau subsidi negara tidak mencapai kuota apa gunanya. Jadi paradigma tol laut seperti yang disampaikan pak Bambang itu kalu benar-benar kapal tol laut ya jadikan kapal itu sebagai kapal tol laut  pelayarannya cepat, tepat waktunya dengan melihat penuh tidak penuh barangnya harus tetap berangkat. Itu esensi tol laut tapi kalau nunggu lama maka esensinya itu hilang,” pungkasnya. (Amd/ruu)

Comments are closed.