(maritimedia.com) – SURABAYA – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman meluncurkan Program 1 Juta Nelayan Berdaulat. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan di Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah terpencil.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, program 1 Juta Nelayan Berdaulat dilatarbelakangi oleh fakta jika kekayaan laut Indonesia menurut data UNDP pada 2017 sebesar USD 2,5 triliun per tahun. Namun, baru dapat dimanfaatkan sebesar 7 persen karena minimnya penggunaan teknologi.
“Kita ingin membuat supaya nelayan-nelayan kita di daerah-daerah terpencil bisa hidupnya tambah baik. Karena tidak perlu melalui tangan ke-2, ke-3, ke-4 untuk menjual barangnya. Jadi ada akses langsung,” ujar Menko Luhut di The Telkom Hub, Telkom Landmark Tower, Jakarta, Senin (8/4/2019).
Lebih lanjut, Menko Luhut mengatakan, menurut data KKP, pada 2017 jumlah nelayan Indonesia mencapai 2,7 juta. Akan tetapi, jumlahnya semakin berkurang karena rendahnya minat menjadi nelayan.
Nelayan dengan jumlah hampir 3 juta ini, sebut Menko Luhut, mayoritas berada dalam ambang batas garis kemiskinan dan menyumbang 25 persen angka kemiskinan nasional.
“Masalah utama nelayan Indonesia adalah belum adanya dukungan teknologi untuk menemukan lokasi keberadaan ikan secara akurat, real time dan murah. Ikan hasil tangkapan nelayan cepat membusuk, dan harga jual ikan yang murah di kalangan tengkulak,” kata Menko Luhut dilansir liputan6.com.
Menko Luhut juga menyebutkan, masalah lainnya yang juga dihadapi di sektor kelautan dan perikanan yaitu tidak adanya sinyal komunikasi di laut, tidak adanya sarana komunikasi dengan akurat.
Selain itu, transaksi penjualan yang masih konvensional, tidak adanya pertolongan saat terjadi kecelakaan melaut, terbatasnya unit patrol untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia, hingga akses permodalan dengan posisi nelayan yang belum bankable.
“Program 1 Juta Nelayan Berdaulat bertujuan meningkatkan kedaulatan ekonomi nelayan Indonesia melalui dukungan teknologi 4.0, meningkatkan tingkat pemanfaatan sumber daya laut dari 7 persen menjadi minimal 17 persen, mengurangi angka kemiskinan nasional hingga 25 persen dan meningkatkan kedaulatan maritim Indonesia dengan melibatkan nelayan sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan negara,” pungkas Menko Luhut.
