Selangkah Lagi, Indonesia Akan Menjadi Negara Kepulauan Pertama di Dunia Yang Memiliki Bagan Pemisahan Alur Laut IMO

0
61

(maritimedia.com) – SURABAYA – Selangkah lagi Indonesia akan mempunyai bagan pemisahan alur laut atau Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok.

Selain itu Indonesia menjadi negara kepulauan pertama di dunia yang memiliki TSS yang disahkan International Maritime Organization (IMO) dan berada di dalam ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) I dan ALKI II.

Hal ini menjadi kebanggaan, setelah melalui perjuangan panjang selama 2 (dua) tahun, IMO melalui Experts Working Group on Ship Routeing yang dilaksanakan pada hari Senin (21/1) di Markas Besar IMO akhirnya menyetujui proposal Indonesia terkait bagan pemisahan alur laut atau TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok.

Selanjutnya, proposal Indonesia terkait TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok tersebut akan dilaporkan ke Plenary dalam Sidang Sub Committee on Navigation, Communications and Search and Rescue (NCSR) ke-6 di Markas Besar International Maritime Organization (IMO) London, Inggris pada hari Jumat mendatang (25/1).

Direktur Kenavigasian Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Basar Antonius mengatakan bahwa nantinya sidang Plenary IMO NCSR ke-6 akan merekomendasikan proposal TSS Selat Sunda dan Selat Lombok untuk diadopsi dalam Sidang IMO Maritime Safety Committee (MSC) ke-101 bulan Juni 2019 mendatang.

Basar menjelaskan bahwa perjuangan delegasi Indonesia untuk mempertahankan proposal TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok perlu diapresiasi mengingat tidak sedikit dari delegasi negara anggota IMO yang hadir dalam Experts Group dimaksud yang memberikan masukan, koreksi dan saran terhadap kedua proposal TSS tersebut.

“Dalam Experts Group on Ship Routeing, kedua proposal TSS Indonesia dibahas secara bergiliran dimulai dari TSS di Selat Sunda yang dilanjutkan dengan TSS di Selat Lombok. Ini merupakan prestasi bagi Indonesia karena mampu mengawal dan mempertahankan kedua proposal TSS tersebut di Experts Group dalam 1 hari,” ucap Basar dilansir Humas Laut Kemenhub.

Basar menambahkan, penetapan TSS di selat Sunda dan Selat Lombok diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayaran di selat yang menjadi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan cukup ramai lalu lintasnya.

“Dengan adanya TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok menunjukan komitmen Pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa wilayah perairan di Indonesia aman,” pungkas Basar di London.

Pengajuan TSS Indonesia merupakan penjabaran dari Visi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo tentang Poros Maritim yaitu Kebijakan Kelautan Nasional Indonesia untuk berperan aktif  dalam organisasi internasional dan khususnya di sektor maritim.

Adapun setelah ditetapkannya TSS Selat Sunda dan Selat Lombok, Pemerintah Indonesia masih memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, antara lain melakukan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang keselamatan pelayaran di area TSS yang telah ditetapkan, meliputi Vessel Traffic System  (VTS), Stasiun Radio Pantai (SROP), Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), serta peta elektronik yang up to date dan menjamin operasional dari perangkat-perangkat penunjang keselamatan pelayaran tersebut selama 24 jam 7 hari.

Pemerintah Indonesia juga wajib mempersiapkan regulasi, baik lokal maupun nasional terkait dengan operasional maupun urusan teknis dalam rangka menunjang keselamatan pelayaran di TSS yang telah ditetapkan, serta melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan para instansi dan stakeholder terkait dengan penetapan TSS tersebut.

Comments are closed.