PESANAN KAPAL PEMERINTAH MAMPET, PERUSAHAAN GALANGAN BERHARAP-HARAP

0
72

SURABAYA – Perusahaan galangan kapal Nasional masih berharap kebijakan Pemerintah dapat tetap berpihak kepadanya dengan melakukan pembangunan kapal-kapal baru yang di klaim sebagai penunjang program Tol Laut. Hal itu seirama dengan semangat dari presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan menjadikan Indonesia sebagai poros Maritim dunia.

“Sayang, rencana pembuatan kapal baru sebanyak 2. 500 unit oleh pemerintah terhenti, hal ini mungkin ada perubahan rencana. Yang jelas kami pihak galangan semua menunggu itu untuk menjamin kelangsungan hidup,” ujar Direktur Utama PT Dumas Tanjung Perak Shipyards, Yance Gunawan disela-sela acara panggung hiburan pada perhelatan HUT Dumas ke – 46 tahun 2019.

Menurut Yance, dirinya sempat bertanya-tanya, apakah kapal itu tidak diartikan sebagai sebuah infrastruktur yang harus juga dibangun sebagai penunjang konektivitas antar pulau yang ada di Indonesia bila dibandingkan dengan infrastruktur jalan penghubung antar daerah yang begitu pesat dilakukan.

“Seandainya kapal itu juga diartikan infrastruktur tentu akan juga pembangunannya dimaksimalkan. Jika itu terjadi maka dampak positif akan dirasakan perusahaan galangan,” jelasnya.

Bahkan, lanjut Yance, beberapa waktu lalu, rencana pembangunan besar-besaran kapal oleh pemerintah sempat direspon oleh perusahaan luar Negeri produk-produk komponen kapal maupun pendukungnya membuat gathering dengan datang ke Indonesia untuk menawarkan barang-barangnya seperti Jepang, Inggris, Korea, Jerman, Skandinavia dan China.

“Mereka tahu, Indonesia akan begitu banyak membangun kapal sehingga sempat tergugah. Jadi tidak hanya perusahaan lokal yang sempat muncul galangan baru, perusahaan luar negeri pun tergerak,” paparnya.

Memang, Yance melihat tahap pertama sangat membantu perusahaan galangan lokal yang sempat tumbuh dengan harapan besar namun dengan berhentinya pemesanan kapal dari pemerintah akan sangat berdampak pada galangan yang ada. Bila perusahaan itu benar-benar tidak kuat tentu akan tutup.

“Semua itu terpacu dari keinginan pemerintah yang akan mempersatukan seluruh pulau di Indonesia bahkan hingga pulau terluar,” ucap Yance.1

Yance juga menambahkan, mengutip dari pernyataan pemerintah yang mengatakan bahwa meskipun ada pengetatan anggaran, pembagunan infrastruktur itu tidak boleh berhenti. Padahal kalau itu berkelanjutan tentu akan membangkitkan perusahaan lokal yang mau berinvestasi sebagai produsen komponen penunjang kapal, dimana selama ini dibeli dari luar.

“Seandainya kapal juga masuk dalam kategori itu maka tentunya pembangunan kapal baru akan tetap berjalan,” imbuhnya.

Sementara itu, Yance mengaku, kegiatan produksi yang dikerjakan oleh perusahaan galangan rata-rata hanya sekitar tinggal 10 persen saja. Dan PT.Dumas sendiri sangat menurun, di tahun 2018 lalu hanya memproduksi sebanyak 21 unit Kapal yang semuanya itu pesanan dalam negeri. Itu artinya, kami hanya

“Kalau untuk garapan dari luar sudah tidak memungkinkan karena terbatas dengan regulasi dari pemerintah,” tandasnya. (ruu).

Comments are closed.