(maritimedia.com) – JAKARTA – Kementerian Perhubungan akan menyerahkan sebanyak 10 pelabuhan di bawah pengelolaan pemerintah sebagai tahap awal untuk diserahkan pengelolaannya kepada BUMN kepelabuhanan, PT Pelabuhan Indonesia I-IV.
Dirjen Perhubungan Laut A. Tonny Budiono mengatakan sebanyak sepuluh pelabuhan ini sudah siap dilakukan Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dengan perusahaan pelat merah pada akhir Desember 2016.
“Yang benar-benar bisa diluncurkan hanya yang dikelola KSOP saja, yang UPP tidak karena pengurusannya masih panjang,” kata Tonny.
Tonny menjelaskan Kementerian Keuangan melihat pelabuhan yang dikelola KSOP secara tupoksi sebenarnya bukan penyelenggara pelabuhan seperti UPP.
Sedangkan tupoksi KSOP yang utama adalah menjaga keselamatan dan kelancaran arus barang di pelabuhan. Karena itulah, Kementerian Keuangan menilai pelabuhan yang dikelola UPP belum dapat diserahkan kepada Pelindo I-IV.
Tonny menambahkan sebelum KSP, 10 pelabuhan tersebut akan menandatangani kontrak Kerjasama Operasi (KSO) sebagai uji coba. Sedangkan untuk KSP penuh akan mulai berjalan pada Maret 2017. “Sementara KSO dulu. Kalau KSP nanti full manajemennya di bawah Pelindo,” pungkas Tonny.
Berdasarkan daftar Kemenhub 10 pelabuhan tersebut yaitu: Pelabuhan Gunung Sitoli akan diserahkan ke PT Pelindo I, sedangkan PT Pelindo II akan mendapat Pelabuhan Sintete.
Untuk PT Pelindo III akan mendapatkan tiga pelabuhan yakni Pelabuhan Bima, Pelabuhan Badas dan Pelabuhan Lembar.
Dan untuk PT Pelindo IV akan menerima pelabuhan paling banyak yakni Pelabuhan Bungkutoko, Pelabuhan Arar, Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Manokwari, dan Pelabuhan Merauke.
