Pemerintah Akan Libatkan Pelayaran Swasta Dan Revisi Rute Tol Laut Yang Tidak Efektif

0
244

(maritimedia.com) – JAKARTA – Pemerintah memastikan akan melibatkan pelayaran swasta dalam operasi Tol Laut dan merevisi rute Tol Laut yang dinilai tidak efektif. Hal ini setelah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan evaluasi program Tol Laut tersebut.

Karena itulah Kemenhub akan merevisi rute tol laut tersebut karena melibatkan pihak swasta dalam pelaksanaannya yang mana sebelumnya telah melintasi sebagian rute-rute tersebut.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menilai hasil evaluasi program enam rute Tol Laut yang dilayari oleh PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) menunjukan program ini belum berjalan dengan maksimal.

“Memang ada enam program, namun tidak efektif karena ada rivalitas dengan swasta. Oleh karena itu rivalitas itu harus kita hilangkan,” tegas Menhub Budi Karya, di DPR, Rabu.

Menhub Budi Karya menjelaskan, Kemenhub akan memberikan kesempatan pada pelayaran swasta untuk menjalankan Tol Laut bersama dengan PT Pelni. “Nantinya, PT Pelni akan mengoperasikan jalur tol laut di daerah yang non-komersial,” jelas Menhub.

Menhub mencontohkan dua rute Tol Laut yang dinilai tidak efisien yaitu Jakarta-Natuna dan Jakarta-Papua. Dia berharap rute ini dapat dijalankan oleh swasta, misalnya Jakarta-Makassar oleh swasta dan sisanya Makassar-Papua bisa dioperasikan oleh PT Pelni.

“Kalau di rute Jakarta-Makassar sudah ada swasta jadi tidak perlu disubsidi lagi. Jakarta-Natuna kita juga tidak perlu. Yang nanti kita buat Pontianak-Natuna,” ujarnya. Untuk itu, keenam rute tersebut akan segera di revisi.

Dengan memberikan jalan bagi swasta, Menhub mengungkapkan siklus kapal akan lebih rutin dari semula 21 hari sekali menjadi 10 hari sekali.

Adapun rute-rute yang sebelumnya ditugaskan kepada Pelni, yaitu:

Trayek T-1. Tanjung Perak-Wanci (Wakatobi)-Namlea-Fakfak PP. (3426 mile) dilayani KM. Freedom.

Trayek T-2 Tanjung Perak-Kalabahi-Moa-Saumlaki-Dobo-Merauke PP (3.874 mile) dilayani KM. Nusantara Pelangi 101.

Trayek T-3 Tanjung Perak-Larantuka-Lewoleba-Rote-Sabu-Waingapu PP (2.076 mile) dilayani KM. Caraka Niaga Jaya 3-34.

Trayek T-4 Tanjung Priok- Makasar-Manokwari-Wasior-Nabire-Serui-Biak PP. (4.644 mile) dilayani KM Meratus Ultima.

Trayek T-5 Makasar-Tahuna-Lirung-Morotai-Tobelo-Ternate-Babang-Ternate PP (2.608 mile) dilayani KM. Caraka Jaya Niaga 3-32.

Trayek T-6 Tanjung Priok-Tarempa-Natuna PP (1.400 mile) dilayani Km. Caraka Jaya Niaga 3-4.

Penugasan kepada Pelni tertuang dalam Peraturan Presiden No.106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo tanggal 1 Oktober 2015 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tanggal 2 Oktober 2015 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

Tujuan dikeluarkan Perpres No.106 Tahun 2015 adalah untuk menjamin ketersediaan barang dan mengurangi disparitas harga bagi masyarakat serta menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan barang ke daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan dalam mendukung pelaksanaan tol laut.

Comments are closed.