Pelindo I-IV Akan Ambil Alih Operasi Pelabuhan UPT

0
351

(maritimedia.com) – JAKARTA – BUMN pelabuhan atau PT Pelabuhan Indonesia (Persero) I – IV, tengah memetakan untuk mengambilalih operasi sejumlah pelabuhan pemerintah yang berstatus Unit Pelayanan Teknis (UPT).

Hal ini setelah Kementerian Perhubungan menginginkan kerjasama dengan BUMN kepelabuhan agar mengambil alih operasi pelabuhan UPT.

Melalui pemetaan tersebut, PT Pelindo I sudah menetapkan untuk mengambilalih dua pelabuhan tahun ini.

“Sudah kami putuskan bahwa Pelindo I ambil dua pelabuhan UPT yaitu Pelabuhan Calang di Aceh dan Tanjung Buton di Riau,” ujar Direktur utama Pelindo I Bambang Eka Cahyana.

Sementara, Pelindo II sudah mempertimbangkan mengambilalih pengoperasian sekitar empat sampai lima pelabuhan UPT. Saat ini Pelindo II tengah melakukan peninjauan atas rencana mengelola pelabuhan yang ada di tangan Kementerian Perhubungan.

“Akan segera kita ajukan kepada Kemenhub, pelabuhan apa saja yang kita bisa kelelola. Salah satunya, misalnya, di Kalimantan Barat itu nama pelabuhan Sintete. Kita juga akan mengusulkan untuk mengelola pelabuhan Tanjung Batu dan beberapa pelabuhan – pelabunan lain. Totalnya ada empat sampai lima pelabuhan,” ujar Direktur Utama PT Pelindo II Elvyn G. Massasya.

Selanjutnya, PT Pelindo III, hanya akan mengambilalih pelabuhan UPT yang bersinggungan dengan wilayah kerja pelabuhan-pelabuhan milik Pelindo III.

“Pelindo III hanya akan mengambil (pelabuhan) yang memang kami ada di sana. Kalau tidak ada, saya tidak mau ambil,” ujar Direktur Utama PT Pelindo III Orias P. Moedak.

Berdasarkan pemetaan, Pelindo III akan mengajukan proposal pengambilalihan operasi beberapa pelabuhan seperti Probolinggo, Celukan Bawang, Bima, Maumere, Ende, Kupang, Kalabahi, Lembar dan Waingapu.

Sedangkan PT Pelindo IV memiliki dermaga di Ambon yang bersebelahan dengan dermaga milik pemerintah. Padahal Hak Penggunaan Lahan (HPL) dermaga tersebut dimiliki oleh Pelindo IV.

Karena itu Pelindo IV mengirim surat kepada Kementerian Perhubungan untuk membicarakan model bisnis bagi pelabuhan di Ambon tersebut.

Adapun, Kementerian Perhubungan masih harus mempertimbangkan lebih lanjut model bisnis pengambilalihan operasi pelabuhan UPT tersebut. Sejauh ini, ada dua opsi, yakni Penyertaan Modal Negara (PMN) atau Kerjasama Pemanfaatan (KSP) yaitu bagi hasil dengan pemerintah.

Comments are closed.