Tingkatkan Keselamatan dan Keamanan Angkutan Penyeberangan, Kemenhub Keluarkan Lima Peraturan Menteri

66
1140

(maritimedia.com) – JAKARTA -Salah satu fokus kerja Menteri Perhubungan Ignasius Jonan adalah untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi. Karena itulah, Kementerian Perhubungan mengeluarkan lima peraturan baru dalam rangka meningkatkan keselamatan dan keamanan penyelenggaraan angkutan penyeberangan.

“Dengan adanya lima Peraturan Menteri baru ini diharapkan keselamatan dan keamanan penyelenggaraan angkutan penyeberangan semakin meningkat,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, J.A. Barata di Jakarta, Rabu.

Adapun kelima peraturan tersebut yaitu:

  1. Peraturan Menteri (PM) Nomor 25 Tahun 2016 tentang Daftar Penumpang dan Kendaraan Angkutan Penyeberangan.
  2. PM 27 Tahun 2016 tentang Pengaturan Dan Pengendalian Kendaraan Yang Menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan.
  3. PM 28 Tahun 2016 tentang Kewajiban Penumpang Angkutan Penyeberangan Memiliki Tiket.
  4. PM 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan.
  5. PM 30 Tahun 2016 tentang Kewajiban Pengikatan Kendaraan Pada Kapal Angkutan Penyeberangan.

Barata menjelaskan kelima peraturan tersebut mengatur secara jelas kewajiban empat pihak terkait, yaitu operator pelabuhan, operator kapal, penumpang sebagai pengguna jasa, dan pemerintah sebagai regulator, agar penyelenggaraan angkutan penyeberangan dapat berjalan selamat, aman, nyaman, tertib, dan lancar.

Seperti PM 25 tahun 2016 yang mengatur tentang Daftar Penumpang dan Kendaraan Angkutan Penyeberangan, kewajiban operator/pengelola pelabuhan (Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penyeberangan) adalah membuat formulir daftar manifes dengan format yang telah ditentukan.

Sementara, kewajiban operator kapal yakni membuat rekapitulasi daftar penumpang berdasarkan sobekan tiket dari penumpang pejalan kaki, dan formulir daftar penumpang yang diisi oleh pengemudi kendaraan (pribadi dan angkutan umum).

Selanjutnya, pelaksanaan rekapitulasi daftar manifes menjadi tanggung jawab nakhoda kapal, dan rekapitulasi itu yang digunakan sebagai dasar untuk mengajukan Surat Persetujuan Berlayar kepada Syahbandar.

Sedangkan kewajiban Penumpang antara lain, yaitu bagi penumpang jalan kaki, wajib menyerahkan tiket kepada petugas kapal, dan bagi penumpang dengan kendaraan, pengemudi wajib mengisi formulir daftar penumpang yang dibawa sebelum membeli tiket.

Adapun Pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Perhubungan, berkewajiban menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran.

“Pengawasan dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Darat melalui Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan (OPP) atau Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan”, tambah Barata.

66 responses to “Tingkatkan Keselamatan dan Keamanan Angkutan Penyeberangan, Kemenhub Keluarkan Lima Peraturan Menteri”

  1. L8ptsO Keep up the good work , I read few blog posts on this web site and I believe that your web blog is real interesting and holds circles of fantastic info.

  2. “Howdy would you mind letting me know which hosting company you’re working with? I’ve loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you suggest a good internet hosting provider at a fair price? Kudos, I appreciate it!”

  3. Thank you, I ave just been looking for info about this topic for ages and yours is the best I have discovered till now. But, what about the conclusion? Are you sure about the source?

  4. You made some first rate factors there. I regarded on the internet for the issue and found most individuals will go along with along with your website.

  5. Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I ave been trying for a while but I never seem to get there! Thank you

  6. Wow, superb weblog format! How long have you ever been blogging for? you made running a blog look easy. The overall glance of your website is great, let alone the content!