Kemenhub Bebaskan Biaya PNPB Pengurusan Legalitas dan Sertifikat Keselamatan Kapal Kurang dari GT 7

0
46

(maritimedia.com) – SURABAYA – Kementerian Perhubungan menegaskan bahwa pemeriksaan teknis dokumen dan Penerbitan Sertifikat Keselamatan untuk semua jenis kapal dengan Tonasse Kotor (Gross Tonnage/GT) kurang dari GT 7 tidak dikenakan biaya atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Ini salah satu wujud nyata dan bukti kehadiran Pemerintah di tengah-tengah masyarakat dengan memberikan pembebasan biaya PNBP untuk pengurusan legalitas dan sertifikat keselamatan kapal kurang dari GT 7,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo di Jakarta (8/3/19).

Pembebasan biaya PNPB ini tertuang dalam Surat Edaran Ditjen Perhubungan Laut No. SE 5 tahun 2019 tanggal 8 Maret 2019 tentang Pungutan Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap Pemeriksaan, Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal dan Sertifikasi Keselamatan untuk Semua Jenis Kapal dengan Tonnase Kotor (Gross Tonnage) kurang dari GT 7.

Karena itulah, Dirjen Agus meminta agar para pemilik kapal dan pengguna jasa pelayaran memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan legalitas bagi kapalnya.

“Sama dengan alat transportasi di darat itu perlu legalitas kalau mau jalan seperti harus ada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan pengendaranya juga harus punya Surat Izin Mengemudi (SIM). Begitu juga dengan transportasi laut yang juga harus melengkapi legalitas kapalnya jika berlayar,” tegas Dirjen Agus dalam berita Humas Laut Kemenhub.

Adapun pembebasan biaya atas PNBP terhadap semua jenis kapal kurang dari GT 7 tersebut meliputi pemeriksaan teknis dokumen Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil), penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) dan pengukuhan (endorsement) Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) serta membebaskan biaya atas PNBP terhadap pemeriksaan teknis dokumen dan Penerbitan Sertifikat Keselamatan untuk semua jenis kapal kurang dari GT 7.

Sebagai informasi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 15 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Perhubungan tidak mengatur pungutan PNBP terhadap pemeriksaan dan Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal dengan tonnase kotor kurang dari GT 7.

Comments are closed.