Pemerintah Siapkan Pengembangan Jalur Cruise dan Ferry di Pelabuhan Belawan

0
72

(maritimedia.com) – SURABAYA – Kemenko Bidang Kemaritiman melalui Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur bekerja sama dengan PT. Pelindo I (Persero) mengadakan Rapat Koordinasi Pengembangan Potensi Jalur Cruise dan Ferry Penang-Belawan di Terminal Penumpang Bandar Deli, pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara pada Senin (4/3/19).

“Koordinasi ini jelas diperlukan karena pemanfaatan fasilitas-fasilitas di Bandar Deli yang sudah ada ini membutuhkan kerja sama lintas Kementerian maupun Lembaga,” kata Asisten Deputi Infrastruktur Pelayaran, Perikanan, dan Pariwisata Kemenko Bidang Kemaritiman yang juga menjabat menjadi Ketua Satuan Tugas Kapal Pesiar (Task Force Cruise) Rahman Hidayat pada sambutannya.

Lebih lanjut, Rahman memaparkan mengenai potensi dan tantangan dalam meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara melalui kapal pesiar (cruise).

“Terdapat tren industry cruise atau wisata pesiar di Asia, salah satunya 9 dari 10 penumpang Asia berwisata cruise di kawasan Asia. Ini jelas mempengaruhi jumlah kapal pesiar dengan tujuan antar Asia mengalami peningkatan yang pesat,” ucap Rahman di Belawan, Medan.

Rahman juga menyebutkan telah disusun konsep wisata baru terkait dengan kapal pesiar. Sebagai contoh konsep fly and cruise dan konsep Familiriatization (Fam) Trip untuk destinasi pesiar baru.

“Kita targetkan kunjungan kapal pesiar ke Indonesia pada tahun 2019 sebanyak 500 calls,” jelas Rahman dalam berita Biro Informasi dan Hukum Kemenko Kemaritiman.

Adapun Pemerintah Indonesia sendiri pada tahun 2018 lalu melalui Task Force Cruise telah melakukan sejumlah kegiatan kerja sama dengan Singapura, di antaranya Recce trip meliputi Banyuwangi, Surabaya, dan Balikpapan. Selain itu telah diadakan 3rd Joint Working Group Meeting yang membahas mengenai wisata kapal pesiar di Kota Surabaya.

Rahman menambahkan, bahwa terdapat 3 faktor utama yang menjadi hambatan bisnis kunjungan kapal wisata ke Indonesia.

Faktor pertama adalah infrastruktur pelabuhan yang sangat terbatas, sehingga belum memenuhi standar kapal wisata.

“Kapal wisata setidaknya membutuhkan infrastruktur terkait kedalaman alur navigasi, kolam labuh untuk kapal bersandar, area putar bagi kapal yang ingin keluar-masuk pelabuhan, tempat sandar, fasilitas di terminal pelabuhan, dan lain-lain,” jelas Rahman.

Faktor kedua adalah tarif pelabuhan yang relatif mahal dibandingkan negara lain, khususnya negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Filipina.

“Tarif pelabuhan pada umumnya terdiri dari biaya sandar, biaya jasa pandu laut, biaya jasa charge pelabuhan sebagai contoh terkait air bersih dan pengisian bahan bakar. Penurunan tarif pelabuhan ini jelas akan memberi pengaruh yang signifikan terhadap jumlah kunjungan kapal pesiar ke Indonesia,” ucap Rahman.

Dan faktor terakhir adalah adanya regulasi yang inkonsisten dan belum sinkron di antara para pihak pengambil kebijakan terkait di bidang pelayaran untuk kapal pesiar.

“Ini menjadi perhatian dan harus segera diselesaikan demi percepatan pengembangan kapal pesiar di Indonesia. Kedepan, aturan terkait kapal pesiar diatur dalam regulasi tersendiri, terpisah dengan aturan kapal barang ataupun kapal penumpang pada umumnya,” pungkas Rahman.

Comments are closed.