Ahli Waris Rasakan Manisnya Upaya Ditkapel

0
49

JAKARTA – Hilangnya Galuh Prasetyo crew kapal Tanker MT Gas Eva yang belakangan diketahui di Taicang Harbour China telah tak bernyawa pada 25 Agustus 2018 membuat pihak keluarga berteriak hingga ke Kementrian Perhubungan. Tanpa pikir panjang, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan memandang perlu menindaklanjuti dengan menelusuri dari perusahaan keagenan pelayarannya yang ada di Indonesia.
“Kami memanggil perusaha pelayaran PT Kaisc Mulya sebagai agen dari kapal MT Gas Eva. Awalnya memang kurang kooperatif tapi berikutnya menenuhi panggilan dan akhirnya mendapat titik temu ada kesepakatan berjanji akan memenuhi asuransi crew kapal tersebut,” ujar Direktur Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan sesaat setelah menyaksikan pernyataan resmi wakil perusahaan pelayaran Kum Jum Shiping dan ahli waris Galuh Prasetyo, Senin (11/2/2019) di kantor Ditkapel Jakarta.
Sudiono mengaku, dalam proses penelusuran hingga pemanggilan perusahaan agen pelayaran kapal MT Gas Eva itu sendiri cukup menguras energi bahkan hingga memakan waktu sekitar enam bulan dari bulan September 2018 lalu. Namun sebelumnya, dari informasi yang di dapat jenazah korban diketemukan pada 26 Agustus 2018.
“Sesuai dengan perjanjian kerja laut (PKL) nya kami membantu mediasi hingga akhirnya santunan asuransinya cair senilai sekitar 870 juta,” jelasnya.
Sedang, lanjut Sudiono, realisasi pembayaran asuransinya sendiri sesuai yang diinformasikan pihak ahli waris dibayarkan pada tanggal 23 Januari 2019 kemarin. Untuk itu, Ditkapel merasa perlu memanggil kedua belah pihak baik keluarga korban Galuh Prasetyo dan perusahaan pelayaran Kum Jung Shiping sebagai pemilik kapal Tanker MT Gas Eva.
“Pemanggilan itu untuk validasi guna menerima penjelasan dari keduanya tentang kebenaran serahterima asuransi sudah dilakukan dengan melihat bukti surat pernyataan dari asuransi ” tandasnya.
Sementara itu terpisah, sumber lain mengatakan, masih rendahnya penilaian terhadap seorang pelaut, diharapkan pemerintah harus lebih mendorong agar supaya perusahaan pelayaran Nasional bisa lebih menjamin proteksi terhadap para pelaut yang berada di kapalnya. Ironisnya, kebanyakan perusahaan dalam negeri yang terjadi lebih senang menggunakan ketentuan standar minimum besaran santunan bagi pelaut bila terjadi musibah bila dibandingkan di negara luar.


“Besaran santunan mininum sekitar 150 juta dan tergantung perjanjian kerja lautnya,” ungkap sumber.
Untuk itu perjanjian kontrak kerja laut yang dibuat oleh kedua belah pihak antara pelaut dengan perusahaan pelayaran tersebut harus benar-benar di kawal oleh Kementerian Perhubungan.
“Itu juga akan lebih memberi jaminan para pelaut tanah air,” imbuhnya. (ruu)

Comments are closed.