Upayakan Efektivitas dan Efisiensi Pengadaan Barang dan Jasa 2019, KKP Tandatangani Kerjasama dengan LKPP

0
62

(maritimedia.com) – SURABAYA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menandatangani perjanjian kerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengenai pengadaan barang dan jasa melalui katalog sektoral.

Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) KKP, Nilanto Perbowo dan Deputi Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Katalog, Sarah Sadiqa disaksikan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Kamis (20/12).

Kerjasama tersebut merupakan bagian dari penyelenggaraan “Gelar Pengadaan Barang/Jasa KKP Tahun 2019” dalam rangka mewujudkan transparansi pelaksanaan dan meningkatkan partisipasi para penyedia barang dan jasa dalam pelaksanaan proyek-proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.

Menteri Susi menginstruksikan agar Pelaksanaan APBN KKP 2019 harus lebih baik daripada tahun sebelumnya. Ia mengharapkan jajarannya melakukan perbaikan dengan memperkuat koordinasi dan kerja sama mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan.

“Saya ingin KKP membuat kapal minimal 1.000 – 3.000 setiap tahunnya. Harus bisa, kenapa tidak? Karena saya tahu di Pangandaran juga dulu waktu saya juga masih mengerjakan perikanan, bengkel kayu kecil saja satu minggu bisa mengerjakan 5 – 10 (kapal),” ucap Menteri Susi dikutip berita KKP.

Untuk itu, Menteri Susi menginginkan pembenahan sistem tata kelola APBN agar lebih efektif dan efisien, yang berorientasi pada hasil. Hal ini dapat dicapai dengan menyederhanakan aturan yang dapat menghambat pengadaan.

Lebih lanjut Menteri Susi juga menginginkan agar penggunaan APBN KKP memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi stakeholder kelautan dan perikanan. Dengan perbaikan sistem pengadaan di sektor perikanan tangkap, budidaya, sarana prasarana untuk SDM, dan sebagainya.

Perbaikan diharapkan terjadi dengan memperkuat koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan, serta sinergi antar kegiatan yang didanai melalui APBN. Mengubah pola lama dalam pelaksanaan program dan kegiatan, misalnya tidak menumpuk pekerjaan pada waktu tertentu dan tidak menumpuk penggunaan anggaran di akhir tahun.

“KKP, ini PR Anda semua. Perusahaan-perusahaan, para pengusaha hari ini yang hadir juga tolong menjadi lebih profesional, accountable, dan bisa deliver. Kita memohon kepada LKPP untuk menjadi fitur utama menuju accountability ini. Selamat bekerja untuk membuat perencanaan-perencanaan dalam pengadaan barang dan jasa yang benar, accountable, dan profesional. Jaga integritas kita semua. Saya minta betul-betul semuanya dilakukan dengan ketulusan, kita ini bekerja membangun untuk bangsa dan negara kita,” pungkas Menteri Susi.

Perlu diketahui, pagu APBN KKP 2019 adalah sebesar Rp5,48 triliun. Pelaksanaan APBN KKP 2019 ini sebagian akan dibelanjakan untuk kepentingan stakeholders dan pelayanan publik.

Adapun kegiatan “Gelar Pengadaan Barang/Jasa KKP Tahun 2019” oleh KKP dihadiri para penyedia barang dan jasa, baik jasa konstruksi, konsultasi, dan lainnya yang telah melakukan registrasi secara online, dari perusahaan swasta nasional maupun BUMN.

Comments are closed.