EMSA AUDIT VERIFIKASI KEPATUHAN INDONESIA TERHADAP IMPLEMENTASI KONVENSI STCW

0
54

(maritimedia.com) – SURABAYA – European Maritime Safety Agency (EMSA) atau Badan Keselamatan Maritim Eropa saat ini sedang melakukan audit untuk memverifikasi kepatuhan Indonesia terhadap aturan- aturan The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW).

Sebagai salah satu negara maritim ketiga terbesar pemasok Pelaut di dunia, sebagaimana disebutkan oleh International Chamber of Shipping (ICS), Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjaga keahlian, keterampilan dan loyalitas Pelaut Indonesia pada tingkat yang sangat tinggi.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo mengatakan hal itu pada saat membuka acara Audit/Inspeksi Badan Keselamatan Maritim Eropa (European Maritime Safety Agency/EMSA) ke Indonesia di Jakarta, Senin (3/12).

“Adapun EMSA mengirimkan dua orang auditor yaitu Mr. Andrzej Batycki selaku Auditor Ketua dan Mr. Mircea-Tinel Udrea selaku Auditor Anggota,” kata Dirjen Agus dalam siaran berita Humas Laut.

Lebih lanjut Dirjen Agus mengatakan audit EMSA tersebut, dilaksanakan untuk mengetahui hasil pelaksanaan sistem pelatihan dan sertifikasi secara keseluruhan dan meningkatkan efisiensi serta efektivitasnya.

“Kami yakin bahwa audit ini akan memperkuat sistem pendidikan, pelatihan dan sertifikasi maritim di Indonesia. Ini hal yang positif untuk Indonesia karena setiap keputusan yang diambil oleh Komisi Eropa didasarkan hasil audit tersebut yang tentu saja akan menjadi patokan bagi masa depan kerja pelaut Indonesia yang lebih baik di kapal-kapal berbendera Eropa,” ucap Dirjen Agus.

Saat ini, Indonesia telah meratifikasi 26 (duapuluh enam) konvensi International Maritime Organization (IMO) diantaranya adalah konvensi MARPOL, STCW dan SOLAS dan MLC yang dikenal sebagai empat pilar utama peraturan hukum di bidang pelayaran internasional.

Indonesia telah melakukan pengundangan Konvensi STCW dan Konvensi MLC melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016.

Sedangkan terkait dengan pelaksanaan Konvensi STCW di Indonesia, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 Pasal 44 Ayat 1, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memiliki fungsi sebagai Administrasi Negara Bendera yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan administrasi Pemerintah pada Organisasi Maritim Internasional dan/atau lembaga internasional di bidang pelayaran lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Indonesia memandang bahwa audit EMSA terhadap sistem pendidikan maritim serta pelatihan dan sertifikasi sebagai kepentingan nasional. Dengan masuknya Indonesia ke “White List” merupakan aspek penting untuk mempertahankan kepatuhan terhadap persyaratan STCW yang tentunya akan memberikan efek yang menguntungkan, tidak hanya pada reputasi negara di komunitas maritim internasional tetapi juga pada ekonomi nasional.

Comments are closed.