Komitmen Indonesia Tingkatkan Kerjasama Keselamatan Pelayaran di Selat Malaka dan Selat Singapura dalam Sidang IMO

0
37

(maritimedia.com) – SURABAYA – Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama keselamatan pelayaran di Selat Malaka dan Selat Singapuran. Kerjasama yang tergabung dalam Tripartite Technical Expert Group (TTEG) yaitu tiga Negara pantai Indonesia, Malaysia dan Singapura telah terjalin sejak tahun 1971.

Hal itu disampaikan Pemerintah Indonesia dalam rangkaian Sidang Dewan International Maritime Organization (IMO) ke-121, telah dilaksanakan di Markas Besar IMO London, Inggris, mulai tanggal 19 s.d. 23 November 2018.

Melalui Delegasi Republik Indonesia (Delri), Pemerintah Indonesia menyampaikan intervensi terkait perkembangan Mekanisme Kerjasama Peningkatan Keselamatan Pelayaran dan Perlindungan Lingkungan Maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura.

Head of Delegation (HOD) Indonesia, Sugihardjo membacakan intervensi Pemerintah Indonesia terhadap agenda C 121/12/2 terkait Protection of Vital Shipping Lanes (Perlindungan Alur Pelayaran Penting), pada Sidang Dewan IMO ke-121 di London, Inggris.

“Tiga negara pantai yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura yang tergabung dalam Tripartite Technical Expert Group (TTEG) telah menjalin hubungan kerjasama sejak tahun 1971” kata Sugihardjo dikutip berita hubla.

Dan, salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan adalah melalui Aids of Navigation Funds (ANF) Committee Meeting yang memiliki peran penting dalam meningkatkan pemeliharaan dan penggantian Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di Selat Malaka dan Singapura.

“Kami juga memberikan kesempatan kepada para pemangku kepentingan di Selat Malaka dan Singapura untuk dapat terlibat dan berkontribusi dalam meningkatkan keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan maritim pada jalur yang digunakan sebagai lalu lintas pelayaran Internasional,” tambah Sugihardjo.

Sebelumnya, agenda Sidang Dewan IMO ke-121 juga membahas mengenai beberapa isu antara lain laporan kemajuan pelaksanaan skema audit bagi negara-negara anggota IMO atau IMO Member State Audit Scheme (IMSAS), manajemen sumber daya IMO, dan World Maritime University.

Adapun, Indonesia sendiri telah melakukan Voluntary IMO Member State Audit Scheme (VIMSAS) pada tahun 2014 dan menyatakan kesiapannya dalam pelaksanaan IMSAS yang telah dijadwalkan oleh IMO untuk diaudit secara mandatory pada tahun 2022.

Hal ini menunjukkan keseriusan Indonesia untuk menyiapkan IMSAS sekaligus merupakan bentuk peran aktif Indonesia untuk mendukung program yang dikeluarkan IMO.

Indonesia juga menyampaikan apresiasi kepada IMO atas pelaksanaan kerjasama teknis sektor maritim dalam kerangka Integrated Technical Cooperation Programme (ITCP), dimana pada tahun 2018 Indonesia bekerjasama dengan IMO dalam penyelenggaraan Workshop on the IMO Civil Liability Conventions pada tanggal 18-21 September 2018 di Bali serta program implementasi “2012 Cape Town Agreement on Safety of Fishing Vessels (CTA) yang telah dilaksanakan tanggal 30 Oktober-2 November 2018 di Bali, yang keduanya difasilitasi oleh Kementerian Koordinaror Bidang Kemaritiman.

Dalam Sidang Dewan IMO ke-121, Delegasi Republik Indonesia (Delri) dipimpin Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Sugihardjo dan Wakil Ketua Delri, Utusan Khusus Menteri Perhubungan untuk IMO, Prof. Marsetio.

Turut hadir pada sidang Dewan IMO ke-121 tersebut antara lain Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Agus Purwoto, Direktur Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Hubla Kemenhub Capt. Sudiono, serta delegasi lain dari unsur Kementerian Perhubungan, Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementerian Luar Negeri, KBRI London, Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI-AL, PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).

Comments are closed.