Tingkatkan Keamanan, Kemenhub Akan Berlakukan ISPS Code Bagi Pelayaran Domestik

0
173

(maritimedia.com) – SURABAYA – International Kode Keamanan terhadap Kapal dan Fasilitas Pelabuhan atau ISPS Code (International Ship and Port Facility Security) sejak diberlakukan pada 2004 sudah diimplementasikan oleh Indonesia. Melalui Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 134 Tahun 2016 tentang Manajemen Keamanan Kapal Dan Fasilitas Pelabuhan.

Namun, terbatas hanya kapal pelayaran internasional dengan muatan 500 Gross Ton (GT). Selain itu, juga diberlakukan terhadap pelabuhan khusus yang sering digunakan tempat sandar kapal pesiar asing.

Karena itu, guna meningkatkan keamanan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana mengimplementasikan ISPS Code untuk pelayaran domestik dan terminal pelabuhan khusus.

“Demi peningkatan keamanan, kami bisa mengatur regulasi untuk memberlakukan kewajiban ISPS Code bagi kapal domestik,” ucap Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Junaedi.

Nantinya, pemberlakuan keamanan juga termasuk Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS). Selain itu, diperlukan penanganan khusus terkait dengan barang berbahaya (dangerous goods) yang dimuat di atas kapal.

“Perlu membuat semacam area terlarang dan penyediaan peralatan keamanan di pelabuhan maupun di atas kapal guna mengakomodasi dangerous goods,” ucap Junaedi dalam acara Port Security Legal Framework Group, Selasa (14/8/2018).

Karena itu, Kementerian Perhubungan menggandeng Department of Home Affairs Australia guna meningkatkan keamanan pelabuhan sesuai dengan International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code atau Kode Keamanan terhadap Kapal dan Fasilitas Pelabuhan.

ISPS Code, merupakan aturan yang menyeluruh mengenai langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan. Indonesia telah menerapkan ISPS Code dalam 14 tahun terakhir.

Hingga akhir 2017, Ditjen Perhubungan Laut telah mencatat sebanyak 348 fasilitas pelabuhan di Indonesia telah menerapkan ISPS Code secara penuh. Sejumlah aturan perundang-undangan yang mengatur penerapan keamanan terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan sesuai dengan ketentuan konvensi internasional tersebut telah diterbitkan.

Comments are closed.