(maritimedia.com) – SURABAYA – PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI pada 1 Juni 2015, membentuk Majelis BKI yang terdiri dari para stakeholder klas, yaitu pemerintah, pemilik dan operator kapal, industri kapal serta pengguna jasa klas lainnya.
Ketua Komite Kebijakan Publik (KKP) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Laksamana (Purn) Dr. Marsetio, MM, terpilih menjadi Ketua Majelis Badan Klasifikasi Indonesia (BKI) untuk periode 1 Juni 2016 hingga 31 Mei 2018.
Majelis Badan Klasifikasi Publik (BKI) merupakan wujud nyata dalam meningkatkan partisipasi publik terhadap peran dan tugas PT BKI sebagai lembaga klasifikasi dan sertifikasi kapal di Indonesia.
Majelis BKI yang beranggotakan para stakeholder pelayaran ini diharapkan lebih berperan dalam bidang pengawasan dan pemberian masukan serta rekomendasi kepada BKI.
Selain itu, keberadaan Majelis BKI juga untuk menjaga independensi PT BKI serta memberikan pandangan dan arahan terkait pengorganisasian tugas-tugas BKI yang sesuai dengan kriteria atau persyaratan International Association of Classification Society (IACS) sebagai organisasi klasifikasi internasional yang berada di bawah naungan International Maritime organisation (IMO).
“Apalagi BKI sedang berusaha untuk menjadi anggota IACS sebagai upaya untuk menuju World Class Society. Jadi Majelis BKI juga memiliki tugas semacam special envoy agar BKI diterima menjadi anggota IACS,” kata Ketua Majelis BKI yang baru terpilih Laksamana TNI (Purn) Dr. Marsetio, MM.
Banyak keuntungan yang bakal didapat oleh BKI dan juga negera Indonesia jika menjadi anggota organisasi klasifikasi dunia tersebut.
Salah satu keuntungan menjadi anggota IACS adalah jasa klasifikasi BKI akan diakui secara internasional dan kapal-kapal niaga Indonesia yang berlayar ke luar negeri dapat pengakuan dari mereka karena sudah berstandar internasionak sesuai yang dipersyaratkan oleh IMO.
Keuntungan lainnya, kapal-kapal yang klasifikasinya diakui oleh IACS, maka premi asuransinya bisa lebih murah karena kapal tersebut telah memenuhi unsur safety, environment, dan security.
Adapun susunan lengkap personel Majelis BKI periode 1 Juni 2016 hingga 31 Mei 2018 sebagai berikut:
- Marsetio (Ketua KKP Kemenhub), Ketua merangkap anggota
2. Rudiyanto (Direktur Utama PT BKI), Wakil Ketua merangkap anggota
3. Saifudin Wijaya (Sekretaris Perusahaan PT BKI), Sekretaris merangkap anggota
4. Iman Satria Utama (Direktur Klasifikasi PT BKI), Anggota
5. Sukatno (Komisaris Utama PT BKI), Anggota
6. Erwin Rosmali (Komisaris PT BKI), Anggota
7. Faisal Ahmad (Komisaris PT BKI), Anggota
8. Minto Widodo (Komisaris PT BKI), Anggota
9. Jefrey B. Nassie (Kadiv Manajemen Strategik PT BKI), Anggota
10. Wien Irwanto (Asdep Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan II Kementerian BUMN), Anggota
11. Sugeng Wibowo (Direktur Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Hubla Kemenhub), Anggota
12. Minhadi Noer Sjamsu (Direktur Kapal Perikanan dan Alat Tangkap Ikan Ditjen Perikanan Tangkap KKP), Anggota
13. Baris Sitorus (Kadiv Penunjang Operasi SKK Migas), Anggota
14. Indrasari Wisnu Wardhana (Direktur Impor Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag), Anggota
15. Wahyu Widodo Pandoe (Direktur Pusat Teknologi Rekayasa Industri Maritim, BPP Teknologi), Anggota
16. Oentoro Surya (Penasihat DPP INSA), Anggota
17. Eddy Kurniawan Logam (Ketua Umum Iperindo), Anggota
18. Nana Budimilyuni (Sekjen DPP Gapasdap), Anggota
19. Iskendar (Ketua BK Teknologi Kelautan Persatuan Insinyur Indonesia), Anggota
20. Danang S Baskoro (Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry), Anggota
21. Olih Masolich Sodikin (Direktur Armada dan Teknik PT Pelni), Anggota
22. Mulyono (SVP Shipping PT Pertamina), Anggota
23. Abraham Mose (Direktur Utama PT LEN Industri), Anggota
24. Luki Lestiowaty (Ketua Dept. Marine Asosiasi Asuransi Umum Indonesia), Anggota
25. Sutak Dwi Hadi (General Manager PT Meratus Line), Anggota
